Cegah Korupsi Masyarakat Perlu terlibat Awasi Dana Desa

Merakcyber.com-Di era saat ini masyarakat harus keritis terhadap pembangunan alokasi Desa yang bersumber Pada APBN/APBD yang di kelola oleh Desa melalui Dana Desa,Papan informasi yang yang terpasang harus sesuai dengan fisik pembangunan,Untuk itu Masyarakat wajib mempertanyakan jika papan informasi yang terpasang tidak sesuai dengan fisik pembangunan, hal ini untuk mencegah para Oknum pemerintahan Desa agar tidak menyelewengkan Dana Desa yang di amanatkan oleh pemerintah pusat maupun Daerah.

Masyarakat wajib mempertanyakan jika pembangunan di masing-masing wilayah apa saja yang sudah terbangun selama kepala Desa itu menjabat,karena besarnya anggaran Dana Desa yang di berikan oleh negara cukup besar untuk itu masyarakat wajib mempertanyakan dana yang keluar untuk pembangunan desa agar dana tersebut benar-benar di gunakan untuk fasilitas masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

 

Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

 

Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan.

Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten.

 

Jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.

 

( Red)