Tangerang- merakCyber.com,- Peraturan yang diusulkan oleh Dedi Mulyadi, yang mengatur tentang pembatasan ruang gerak anak-anak di kawasan militer atau yang melibatkan kedisiplinan militer, kembali memunculkan perdebatan tentang hak anak dan pendidikan di Indonesia. Sebagian pihak mendukung, dengan alasan memperkenalkan nilai-nilai kedisiplinan yang tinggi, sementara sebagian besar lainnya menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam upaya menjaga kebebasan anak-anak dan hak-hak dasar mereka.
Menurut saya, peraturan yang mengusulkan anak-anak dimasukkan ke dalam barak militer adalah langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan intelektual mereka. Anak-anak seharusnya diberikan kesempatan untuk menikmati masa kecil mereka tanpa harus terlibat dalam struktur militer yang penuh disiplin dan aturan ketat yang lebih cocok diterapkan pada mereka yang telah cukup umur dan matang dalam hal kedewasaan.
aturan tersebut yang diusulkan oleh Dedi Mulyadi ini merupakan kemunduran dalam semangat demokrasi dan hak anak. Menempatkan anak-anak dalam barak militer adalah langkah yang salah dalam memajukan pendidikan yang humanis dan melindungi hak-hak dasar mereka. Justru yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem pendidikan di Indonesia dengan memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara bebas dalam lingkungan yang mendukung kebebasan berpikir dan berekspresi. Pembenahan pendidikan harus tetap berfokus pada pendekatan yang ramah anak, bukan menempatkan mereka dalam sistem yang terlalu keras dan penuh aturan.
Tetapi ada sisi positifnya juga ketika anak yang sangat nakal dimasukan kedalam barak militer,untuk membuat anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih disiplin dalam melakukan tindakan apapun.
(Zahra Nabila ( 241010201130)
Posting Komentar